Call / WA :   0812 1018 3366

Summary RUU Pengampunan pajak (Tax Amnesty)

Melengkapi beberapa broadcast pengampunan pajak yang beredar sebelumnya, berikut rangkuman beberapa pasal penting yang harus diketahui masyarakat sebagai upaya menyesosualisasikan RUU Pengampunan pajak agar dapat di manfaat kan bagi seluruh wajib pajak, ketika nantinya sudah disah kan. rangkuman di sebar luaskan sebagai upaya mengajak masyarakat sadar pajak dan berpartisipasi aktif mengikuti serangkaian perkembangan RUU pengampunan pajak yang saat ini sedang di bahas di DPR.

1. Setiap wajib pajak ( WPOP dan WP badan ) berhak mendapatkan pengampunan pajak kecuali yang sedang di lakukan penyidikan dan berkas penyidiknya telah di nyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21), sedang proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan

2.Jenis pajak yang mendapat pengampunan mencakup selur jenis pajak pusat: PPH, PPN, Bea Materai, PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan

3.Tarif uang tebusan yang dibayarkan ke kas negara atas selisih nilai harta bersih:
– 2% periode 3 bulan pertama setelah UU diterbitkan
-4% periode 3 bulan kedua setelah UU diterbitkan
-6% periode pelaporan bulan ke 7 sejak UU berlaku sampai 31 Desember 2016

4. aApabila harta yang diungkapkan dalam surat permohonan pengampunan pajak berada di luar wilayah NKRI dan berminat serta menyanggupi untuk di alihkan kedalam wilayah NKRI (skema Repatriasi), maka tarif uang tebusan yang harus dibayar :
-1% priode 3 bulan pertama setelah UU diterbitkan
-2% periode 3 bulan kedua setelah UU diterbitkan
-3% periode pelaporan bulan ke 7 sejak UU berlaku sampai 31 Desember 2016

Catatan : mengingat periode pemberlakuan kemungkinan hanya 6 bulan ( 1Juli-31Desember 2016 ) kemungkinan hanya ada 2 lapis tarif dengan menghapus tarif terendah

5. Dasar penggenaan uang tebusan dihitung berdasarkan selisih harta nilai bersih per 31 Desember 2015 dikurangi harta bersih dalam SPT PPH terakhir. nilai harta bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai hutang ( pokok hutang dan bukti di lampirkan ). harta dapat di nilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar ).

6. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengampunan pajak wajib melampirkan surat pernyataan pencabutan Restitusi atau kompensasi, pencabutan permohonan pengurangan / penghapusan / keberatan / banding / peninjauan kembali dan melunasi seluruh tunggakan pajak.

7. Bagi WP yang telah memperoleh tanda terima atas pengajuan surat permohonan pengampunan pajak dan sedang di lakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan, semua proses itu di tangguhkan sampai diterbitkan nya surat keputusan pengampunan pajak. peroses akan dihentikan setelah surat keputusan pengampunan pajak diterbitkan.

8. Mentri menerbitkan SK pengampunan pajak dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan di terima dengan lengkap dan benar. surat permohonan pengampunan pajak dapat di ajukan paling banyak 3 kali selama jangka waktu periode pengampunan ( diberikan kesempatan apabila masih terdapat harta yang belum di laporkan ).

9. Skema repatriasi dilakukan dengan :
-Harta kas atau setara kas harus dialihkan dan diinvestasikan sebelum pengajuan surat permohonan pengampunan pajak.
-Kesanggupan untuk menginvestasikan harta selain kas / setara kas kedalam wilayah NKRI ( paling lambat 31 Desember 2016 ).

10. Investasi di lakukan di wilayah NKRI dengan jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak di investasikan dalam bentuk SBNRI, obligasi BUMN, atau investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh mentri.

11. Apabila WP ingin menginvestasikannya dalam bentuk lain,dapat dilakukan di tahun kedua dan/atau tahun ketiga dalam bentuk;
-Obligasi perusahaan swasta yang perdagangan nya di awasi OJK
-Investasi infra struktur melalui kerjasama pemerintah melalui PMK
-Investasi disektor properti

12. Data dan invormasi yang terdapat di dalam surat permohonan pengampunan pajak tidak dapat di jadikan sebaagai dasar penyelidikan, penyidikan dan / atau penuntutan pidana terhadap WP

13. Pejabat yang berwenang dilarang membeti tahu data atau informasi terkait pengampunan pajak kecuali atas permintaan WP sendiri

*) Summary ini bersifat sementara dibuat berdasarkan rancangan UU pengampunan pajak yang sedang di bahas. tidak tertutup kemungkinan akan di lakukan penyesuaian / repisi terhadap poin poin yang telah di sebutkan, sesuai proses pembahasan di DPR.

Hubungi Fast Property

Lengkapi form kontak dan berikan detail properti yang anda inginkan, kami segera menghubungi anda kembali.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone (required)

Subject (required):

Your Message

X
HUBUNGI KAMI